Scaling Gigi Atau Menghilangkan Plak dan Karang Gigi, Apakah Biaya ditanggung BPJS?

0
Dokter Gigi

Soloupdate.com – Ramai beredar di twitter bahwa scalling gigi bida dicover oleh BPJS beredar di Media Sosial Twitter, apakah benar akan dicover oleh BPJS. Yuk, simak ulasannya berikut ya!’

Scaling Gigi atau dikenal di masyarakat sebagai salah satu prosedur perawatan gigi paling umum dilakukan untuk membersihkan dan menghilangkan plak pada gigi merupakan prosedur non operasi yang dilakukan oleh dokter gigi apakah dicover BPJS.

Penjelasan BPJS Kesehatan terkait Scaling Gigi

M Iqbal Anas Ma’ruf sebagai kepala humas BPJS, bahwa scalling gigi akan dicover oleh BPJS Kesehatan sekali dalam setahun, selama pasien mengikuti prosedur pelayanan BPJS Kesehatan maka tidak ada biaya tambahan.

Panduan Praktis Pelayanan Gigi

Menurut panduan praktis pelayanan gigi, bahwa peserta BPJS kesehatan akan mendapatkan pelayanan gigi di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan

Adapun Fasilitas Kesehatan Pertama (faskes pertama) adalah

Dokter gigi di Puskesmas
Dokter Gigi di Klinik
Dokter Gigi praktek mandiri

Nah, selain itu fasilitas rujukan tingkat lanjutan yakni di dokter gigi spesialis/sub spesialis

Pelayanan Gigi BPJS

Nah, adalah BPJS Keseahatan juga mencakup pelayanan keseahatan gigi sebagai berikut

1. Pemeriksaan, pengobatan konsultasi medis
2. Administrasi pelayanan
3. Premedikasi
4. Pencabutan gigi sulung, permanen
5. Obat pasca ekstrasi
6. Timpatan Komposit
7. scalling gigi

Demikianlah informasi yang diberikan tentang Penjelasan BPJS Kesehatan terkait Scaling Gigi, bahwa dalam setahun BPJS kesehatan akan menanggung biayanya sekali saja.

Aturan PPKM Darurat Jawa- Bali

0
Alat Deteksi Covid UGM

Soloupdate.com – Dua hari lagi PPPKM Darurat akan diterapkan di Pulau Jawa dan Bali, semenjak kenaikan covid yang terus naik ini Pemberlkukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat secara darurat harus dilakukan

Aturan PPKM Darurat sebagai salah satu kebijakan yang paling tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang terus meningkat dengan periode dari tanggal 3 sampai dengan 20 juli dengan target penurunan harian kurang dari 10 ribu per hari karena saat ini pertumbuhan dan penyebaran virus corona sudah mencapai 20 ribu perharinya.

Adapun Aturan PPKM darutat ini dilakukan untuk menekan penyebaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sektor non-esensial dalam artian sektor yang tidak urgent untuk dilakukan tatap muka harus menerapkan 100 persen work from home (WFH)

2. Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online yang sudah dilakukan selama setahun ini

3. Untuk sektor PPKM Darurat diberlakukan 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan dan untuk kritikal diperbolehkan 100 persen bekerja dengan menggunakan protokol kesehatan.

Sektor esensial adalah seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Sedangkan untuk sektor kritikal adalah seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari

Dan untuk supermarket, pasar tradisional swalayan dan yang melayani kebutuhan harian akan dilakukan pembatasan jam dan kapasitas pengunjung sebanyak 50 persen dan untuk pusat perbelanjaan seperti mall akan ditutup

4. Tempat ibadah dan fasilitas umum seperti area publik, taman, tempat wisata umum harus tutup sementara

5. Pelaksanaan proyek konstruksi harus beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan

6. Warung makan, kafe, pedagang kaki liman dan lapak jajan hanya menerima kakan dilevery order dan tidak menerima makan di tempat.

7. Kegiatan seni budaya, olahraga, pengajian dan sosial kemasyarakatan lainnya yang menimbulkan kerumunan harus ditutup sementara

8. Transportasi umum, kendaraan tansi, online dengan menerapkan kapasitas maksimal 70 persen dengan protokol kesehatan yang ketat

9. Resepsi pernikahan hanya dapat dihadiri oleh 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan dan makanan tetap disediakan dengan wadah tertutup dan dibawah pulang

10. Untuk pelaku perjalan jarak jauh dengan menggunakan pesawat bus, kereta api harus menunjukkan kartu vaksin yang bisa anda download dengan cara unduh sertifikat vaksin dan harus melakukan PCR H-1 untuk pesawa serta antigen H-1

11. Harus mengenakkan masker untuk kegiatan diluar rumah dan tidak diizinkan menggunakan faceshield tanpa masker dan PPKM mikro harus tetap diberlakukan. PPKM Darurat ini lebih diketatkan lagi dibandingkan pada PPKM Mikro yang selama ini kurang berjalan dengan baik

Harga Tes PCR Bisa Nyampek 10 ribu

0
Solo Update Covid 19

Soloupdate.com-Selama pandemi ini, biaya tes PCR berangsur-angsur turun hingga empat kali yang semula diharga 2,5 juta menjadi 900 ribu, turun lagi menjadi 500 ribu dan terakhir turun menjadi 300 ribu.

Diawal pandemi mengapa di Indonesia, biaya tes PCR hingga jutaan dan berkali lipat dari negara India dan Negara dengan ASEAN lain yang dibandrol kurang dari 500 ribu diawal pandemi.

Nah, pertanyaan yang muncul saat ini, harga sebenarnya Tes PCR berapa sih?

Dari menteri, pejabat hingga kolongmerat banyak yang berbondong-bondong ikutan bisnis laboratorium PCR ini. Menteri Koordinator Kemaritiman dan investasi juga turut meramaikan bisnis tes PCR melalui anak perusahaannya yaitu PT Toba Bumi Energi.

Dan pejabat tersebut membantah bahwa dirinya tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari bisnis yang dijalankan tersebut dan partisipasinya menjual tes PCR sebagai wujud bantuan inisiasi dari rekannya untuk membantu fasilitas penyediaan tes covid.

Luhut, juga berinisiasi agar tes pcr di Indonesia bisa diturunukan dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

Terlepas dari berbagai bisnis yang dijalankan oleh pejabat, menteri dan kolongmerat lainnya maka sebenarnya berapa sih harga sebenarnya tes PCR itu?

Biaya tes PCR yang dikonfirmasikan oleh Kompas.com di Gakeslab atau gabungan penguasaha alat kesahatan dan laboratorium bahwa disebutkan bahwa biaya tes pcr ini tidak terkait langsung dengan peralatannya tes seperti Baju Hazmat, batang pengambil sampen dan lainnya

Untuk harga mesin PCR ini bisa mencapai ratusan juta dan bisa digunakan sampai jangka panjang, sementara itu untuk tes pcr ini terkait dengan mesin dan reagen, untuk harga reagennyapun bervariasi mulai darian puluhan hingga ratusan ribu diawal pandemi karena saat awal pandemi susah untuk didapatkan hingga harganya ratusan ribu rupiah

Harganya sih bisa nyampek 10 ribu seperti jawaban dari Sekjen Gakeslab, Rendy Teguh. Namun, harus ada kerjasama operasi alias skema bisnis tertentu.

Jika seorang pengusaha ingin menggunakan mesin sendiri untuk balik modal atau mengejar modal kembali tentunga harus menaikkan harga, namun jika mesin ini digunakan bersama maka harga tes pcr bisa diteken murah atau menggunakan model bisnis kolaboratif yang digunakan untuk memaksimalkan mesin dari PCR karena yang maha itu adalah Mesin PCRnya.

Tes PCR ini memang bisnis luar biasa jika selama setahun belakang ini kemungkinan besar untungnya hingga 10 trilyun namun untuk pengusaha pribadi mereka harus membalikkan modal saat beli mesin pertama kalinya.

Benteng Vastenburg Milik Siapa?

0
benteng vastenburg

Soloupdate.com – Benteng Vastenburg dibangun pada tahun 1745 yang memiliki luas sekitar 56 ribu meter persegi yang masih terbengkelai Milik Siapa? Sampai saat ini statusnya terlantar karena kawasan tersebut sebelumnya dikuasai oleh pihak swasta yang berlaku hingga akhir 2012

Sampai saat ini belum terpecahkan kasus aset negara yang dilepas ke pihak swasata yang dilepas pada PT Pondok Solo Permai atas Nama PT Benteng Perkasa Utama

Akta notataris itu bernomor 14/1991 tak menyebutkan status hanya menyebutkan status hak pakai untuk tanah pengganti vasten burg di Gadingan, Mojolaban, Sukoharjo.

Seperti yang kami kutip dari solopos.com, Mantan wali kota Solo, FX Hadi Rudyatmo meminta untuk pemerintah Kota untuk segera mengurus kepemilikan tanah yang mangkrak lama menjadi aset pemkot

Dasar pengambilan alih ini sesuai dengan undang-undang No 5/1960 tentang peraturan pokok agraria, entah tanah itu hak milik atau Hak guna bangunan kalau tidak diperpanjang maka bisa dijadikan aset negara

Kaget Penjual OL Shop Disodori Tagihan Pajak 35 Juta

0
Tagihan Pajak

Soloupdate.com – Penjual Online Shop baik itu di toko sendiri maupun e-commerce mamng harus lapor wajib pajak, namun ada seorang seller di salah satu marketplace yang disodori tagihan pajak hingga Rp. 35 juta dan viral di Media Sosial.

Kejadian penjual tersebut viral, karena memang sang penjual belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau sering disebut dengan NPWP dan tidak membayar pajak selama 2 tahun lamanya

Kalau mau berjualan online jangan lupa memiliki NPWP ya, apalagi jika anda jualnya di marketplace seperti shopee data seller kemungkinan besar sudah ada di Kantor Pajak.

Setelah dikonfirmasi oleh kompas.com terkait dengan viralnya tagihan pajak 35 juta dari seorang penjual OL Shop bahwa DIrektorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa foto surat dengan kop dari DJP itu bukanlah surat tagihan membayar pajak melainkan surat perimntaan klarifikasi dan imbauan pelaksanaan kewajiban perpajakan jadi sifatnya wajib pajak bukan tagihan

Wajib pajak belum melakukan perpajakannya dan umkm kecil maupun penjual OL SHOP memang dikenai pajak selain dari biaya admin yang diberikan oleh pihak dari marketplace tersebut

Jika penghasilan toko online atau offline belum melebihi 4,8 milyar dalam setahun maka tarifnya 0,5 dari penghasilan bruto atau keseluruhannya

Jika memang pelaku usaha digital memiliki besaran jumlah penghasilan yang kecil atau omzet belum terpenuhi maka tidak wajib pajak karena memang hal itu tergantung usaha atau omzet yang banyak sehingga seorang penguasaha harus dikenai pajak.

Nah, seorang pengusaha dengan penghasilan besar baik itu dari offline ataupun online harus melakukan pendaftaran NPWP bagi pelaku UMKM atau Seller Online dengan cara pendaftaran NPWP Online yang sudah disediakan oleh ditektorat jenderal pajak.

Aturan Baru Pengembalian Biaya Tiket KAI/ REFUND TIKET

0
KRL Jogja Solo

KAi atau Kereta Api Indonesia telah menerapkan pengembalian biaya tiket bagi yang batal jalan atau bagi pelanggan KAI yang tak memenuhi syarat erjalanan atau perjalanan yang dibatalkan perusahaan, dalam aturan tersebut ada perubahan atas jangka waktu batas pengembalian biaya tiket kereta api

Pengumuman tersebut diambil dari akun instagram resmi miliki KAI dengan akun @kai121_

Dengan adanya aturan baru yang diubah oleh perusahaan kereta api, maka untuk jangka waktu refund tiket atau pengembalian dana tiket yang sudah dibayarkan bagi penumpang yang gagal melakukan perjalanan antar kota yang tidak memnuhi syarat perjalanan karena tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat PCR atau antigen dengan hasil negatid dan belum vaksin maka untuk pembatalannya akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pembatalan harus dilakukan melalui loket stasiun dengan paling lambat pembatalan H+3 atau melalui WA KAI121 dengan nomor telpon WA ke 08111-2111-121

2. Dan pengembalian biaya tiket akan diberikan secara tunai di loket stasiun sedangkan melalui nomor telpn WA akan diproses secara transfe dengan jangka waktu 14 hari kerja.

Berbeda dengan pembatalan dari perusahaan untuk perjalanan antar kota mereka harus melakukan pembatalan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pembatalan harus dilakukan melalui loket stasiun dengan paling lambat pembatalan H+14 atau melalui WA KAI121 dengan nomor telpon WA ke 08111-2111-121

2. Dan pengembalian biaya tiket akan diberikan secara tunai di loket stasiun sedangkan melalui nomor telpn WA akan diproses secara transfer dengan jangka waktu 14 hari kerja.

Berbeda dengan pembatalan dari perusahaan untuk perjalanan lokal dalam kota atau jarak dekat mereka harus melakukan pembatalan dengan ketentuan sebagai berikut

1. Pembatalan hanya dapat dilakukan melalui loket stasiun dengan paling lambat pembatalan H+14 untuk WA tidak diperkenankan

2. Dan pengembalian biaya tiket akan diberikan secara tunai di loket stasiun

Apabila jangka waktunya tidak sesuai dengan ketentuan diatas maka akan dikenaikan biaya adminisitrasi dan tidak 100 persen diberikan untuk administrasi akan dibayar 25 persen dari harga tiket diluar biaya pesan karena biaya pesan ini harus dibayarkan

Terpopuler

HOT NEWS

close